Kamis, 24 November 2011

Jembatan Ambruk, Mahasiswa Tuding Pemda Muba Korupsi

JAKARTA- Setahun dibangun, dua jembatan di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan ambruk. Kejadian itu menyebabkan sejumlah kalangan muda dan mahasiswa dari daerah itu mencurigai adanya korupsi dan penyelewengan dana APBD di proyek-proyek infrastruktur yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (Gempur) Muba pun mendesak Kejaksaan Agung untuk menyelidiki dugaan korupsi dana negara oleh Pemda Musi Banyuasin.

Juru Bicara Gempur Muba, Haris Pertama, menjelaskan setidaknya ada dua kasus yang yang cukup menghebohkan masyarakat Muba dalam dua minggu terakhir. “Pertama, ambruknya jembatan seharga Rp900 juta, minggu lalu, yang baru berumur sekitar satu tahun, yang menghubungkan Desa Bandarjaya-Sungaiputih, Sekayu, Musi Banyuasin,” kata Haris dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/11/2011).

Kedua, kata Haris, adalah proyek pembangunan jembatan Ulak Kembang di Batanghari Leko senilai Rp21,4 miliar, yang ambruk sekitar tiga bulan yang lalu. Proyek yang dilaksanakan oleh PT WIKA tersebut lebih tragis karena robohnya jembatan bahkan merenggut dua nyawa pekerja, ujar Haris.

"Ini membangunkan kami, bahwa kasus korupsi dan penyelewengan dana APBD sangat mungkin marak terjadi di tingkat pemda," kata Haris.

Sementara itu, pihak Pemkab Musi Banyuasin seperti lepas tangan dan melakukan pembiaran atas penderitaan rakyatnya termasuk Bupati Pahri Azhari dan Dinas Pekerjaan Umum di daerah itu, ujarnya.

"Bupati seakan lepas tangan dan menyalahkan pihak lain atas ambruknya jembatan tersebut. Padahal dengan dana Rp21,4 miliar, itu sangat besar untuk membuat jembatan yang kuat dan bertahan puluhan tahun meski dilewati kendaraan-kendaraan besar," ujarnya.

Kecurigaan permainan dana negara semakin menguat setelah sejumlah LSM di daerah itu melakukan penyelidikan dan menemukan proses pembangunan jembatan tidak sesuai dengan standar jembatan dengan anggaran sebesar Rp21,4 miliar.

"Hal ini menimbulkan tanda tanya besar yang berkembang di masyarakat Musi Banyuasin tentang adanya mark up dan penyelewengan anggaran jembatan tersebut," tandas Haris.

Di luar itu, lanjutnya, Gempur Muba juga menerima banyak laporan kasus penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang  oleh oknum-oknum pegawai di lingkungan Kabupaten Muba, salah satunya dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri (CPNS) untuk tahun 2010.
(ugo)


View the original article here